Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba, Hadiri Pemusnahan 214,84 Ton Barang Bukti Narkoba

JAKARTA, Sahabat Rakyat– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dengan menghadiri langsung pemusnahan 214,84 ton barang bukti narkotika yang berhasil disita oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Acara bersejarah ini berlangsung di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada hari Rabu, 29 Oktober 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo tidak hanya menyaksikan pemusnahan, tetapi juga turut serta secara langsung bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kehadiran orang nomor satu di Indonesia ini merupakan penegasan bahwa pemerintah sangat serius dalam upaya memerangi kejahatan narkotika yang mengancam generasi bangsa.

Presiden Prabowo Ungkap Keinginan Hadiri Pengungkapan Pabrik Narkoba

Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk turut hadir pada saat pengungkapan pabrik narkoba. Ia telah menyampaikan aspirasi ini kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Tadi saya sampaikan ke Kapolri, kalau ada indikasi pabrik mau diungkap saya ingin hadir juga pada saat itu. Untuk memberi penekanan bahwa ini usaha kita semua," ujar Presiden Prabowo kepada wartawan usai acara pemusnahan.

Keinginan ini menunjukkan betapa pentingnya tindakan preventif dan represif yang terintegrasi dalam strategi pemberantasan narkoba. Kehadiran presiden diharapkan dapat memberikan dorongan moral dan penekanan strategis dalam penindakan hingga ke akar-akarnya.

Pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan hari ini merupakan hasil kerja keras Polri selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Total sitaan mencapai angka fantastis, yakni 214,84 ton, dengan taksiran nilai uang mencapai Rp 29,37 triliun.

Barang bukti narkotika tersebut dimusnahkan menggunakan alat pembakar atau insinerator, sebuah metode yang efektif untuk menghancurkan barang haram tersebut secara permanen.

Presiden Prabowo mengapresiasi setinggi-tingginya upaya Polri dalam mengungkap dan menyita seluruh barang bukti narkoba tersebut. Ia menekankan bahwa jumlah narkoba yang berhasil disita ini telah menyelamatkan jutaan jiwa.

"Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia, berarti lebih dari dua kali bangsa Indonesia, hampir dua kali," jelas Presiden Prabowo.

"Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar besarnya kepada seluruh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia," tambahnya, memberikan penghargaan atas dedikasi dan keberanian para personel Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari ancaman narkoba.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi pukulan telak bagi para bandar narkoba dan memberikan efek jera, sekaligus menginspirasi masyarakat untuk turut serta aktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba.

Read More

Transparansi dalam Program Kesehatan Nasional: Pentingnya Pengawasan dan Keterbukaan Informasi

Sahabatrakyat.shop, Jakarta - Program kesehatan nasional yang dirancang untuk melayani kebutuhan rakyat harus menjadi prioritas utama pemerintah. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pelaksanaannya saja, tetapi juga pada tingkat transparansi dan komunikasi yang terjalin antara aparatur pemerintah, media, dan masyarakat. Hal inilah yang ditekankan oleh Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH, seorang pakar hukum internasional dan ekonom, dalam pernyataannya kepada para pemimpin redaksi media cetak dan online di kantor Partai Oposisi Merdeka (27/10/2025).

Menurut Prof. Sutan Nasomal, Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) harus memastikan bahwa setiap program kesehatan yang dilaksanakan benar-benar terbuka untuk diawasi oleh publik. "Bila memang melempar satu program kegiatan nasional untuk rakyat, maka aparatur yang menangani harus membuka komunikasi dan informasi kepada media agar diketahui rakyat secara terbuka," ujar Prof. Sutan. Ia menegaskan bahwa manfaat program tersebut bagi masyarakat harus nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, apa yang terjadi baru-baru ini justru bertentangan dengan prinsip transparansi tersebut. Sebuah insiden kontroversial terjadi dalam kegiatan vaksinasi bernama “Vaksin Q” di SDN Menteng Atas 14, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang digelar oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) pada Kamis (23/10/2025). Insiden ini menjadi sorotan karena diduga melanggar aturan keterbukaan informasi publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Kilas Balik Peristiwa Pemberian Vaksin Q

Kegiatan vaksinasi yang melibatkan anak-anak sekolah dasar ini menimbulkan banyak tanda tanya. Meskipun kepala sekolah telah memberikan izin kepada wartawan untuk meliput, panitia kegiatan justru melarang media masuk ke area sekolah. Larangan ini tentu saja menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat dan orang tua murid.

Dari hasil wawancara dengan salah satu dokter yang terlibat dalam kegiatan tersebut, Gakorpan News mendapatkan penjelasan bahwa biaya Rp 350.000 yang harus dibayar peserta adalah untuk memantau hasil vaksinasi. Namun, penjelasan ini dinilai belum cukup untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul terkait legalitas dan keamanan vaksin tersebut.

Hingga saat ini, baik Dinas Kesehatan DKI Jakarta maupun Kementerian Kesehatan RI belum memberikan penjelasan resmi mengenai status legalitas “Vaksin Q”. Ketidakpastian ini membuat orang tua khawatir tentang keamanan dan kesesuaian vaksin yang diberikan kepada anak-anak mereka.

Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

Larangan peliputan media di sekolah negeri dinilai melanggar prinsip keterbukaan informasi publik. Menurut UU No. 14 Tahun 2008, kegiatan yang dilakukan di tempat umum, apalagi yang melibatkan anak-anak, seharusnya dapat diawasi oleh publik untuk memastikan keamanan dan transparansinya. Sayangnya, hal ini tidak terjadi dalam kasus “Vaksin Q”.

Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa orang tua memiliki hak untuk mengetahui secara jelas mengenai program vaksinasi yang melibatkan anak-anak mereka, terutama jika kegiatan tersebut dilakukan di sekolah negeri. "Keterbukaan dan tanggung jawab dalam program kesehatan untuk anak-anak adalah hal wajib yang tidak bisa diabaikan," tambahnya.

Desakan untuk Investigasi

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum, Prof. Sutan mendesak Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kementerian Kesehatan RI, serta instansi terkait untuk segera melakukan pengecekan dan investigasi terhadap kegiatan tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan vaksinasi berjalan sesuai aturan yang berlaku dan aman bagi masyarakat.

"Jangan sampai ada insiden serupa yang merugikan masyarakat, terutama anak-anak. Pihak berwenang harus proaktif dalam memastikan keamanan dan transparansi setiap program kesehatan," tutup Prof. Sutan.

Insiden “Vaksin Q” di SDN Menteng Atas 14 menjadi pengingat pentingnya transparansi dan pengawasan dalam setiap program kesehatan nasional. Tanpa adanya komunikasi yang terbuka antara pemerintah, media, dan masyarakat, kepercayaan publik terhadap program-program tersebut akan semakin berkurang. Oleh karena itu, keterbukaan informasi, pengawasan ketat, serta kepatuhan terhadap regulasi yang ada harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program kesehatan demi kepentingan masyarakat luas.

Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan dan kepastian mengenai program-program yang menyangkut kesehatan mereka. Hanya dengan cara inilah, pemerintah dapat membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan transparan bagi semua.

Read More

Tindak Bangunan Liar dan Awasi Sampah Penyebab Banjir

DEPOK, Sahabatrakyat.shop – Wali Kota Depok Supian Suri memastikan akan membongkar bangunan liar yang berdiri di atas Kali Cabang Timur, Jalan Margonda Raya. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi banjir yang kerap melanda kawasan tersebut setiap kali hujan deras mengguyur.

“(Bangunan liar) ini yang harus kita bongkar. Kita akan coba persuasi biar bongkar sendiri,” ujar Supian kepada wartawan, Kamis (23/10/2025).

Supian menekankan, pembongkaran akan dilakukan secara persuasif, dengan harapan pemilik bangunan dapat membongkar secara mandiri. Namun, jika tidak ada iktikad baik, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan mengambil langkah tegas dengan pembongkaran langsung.

Selain bangunan liar, Wali Kota Depok juga menemukan adanya tumpukan sampah di saluran Kali Cabang Timur di sejumlah titik yang sulit dijangkau. Kondisi ini semakin parah karena sebagian saluran air di Jalan Margonda telah tertutup beton, sehingga menghambat aliran air.

“Sehingga sulit sekali buat ngambil sampah-sampah itu, dari situlah yang menyebabkan air enggak (mengalir). Di saat air banyak tapi enggak bisa ngalir, airnya turun atau melimpah ke jalan,” jelas Supian.

Untuk mengatasi persoalan tersebut secara menyeluruh, Pemkot Depok berencana melakukan normalisasi Kali Cabang Timur secara intensif. Selain itu, titik-titik jalan yang tertutup beton dan menghalangi proses pengangkutan sampah akan dibongkar. Nantinya, jaring-jaring sampah akan dipasang di titik-titik tersebut agar pengangkutan lebih mudah di kemudian hari.

Supian juga menambahkan bahwa Pemkot Depok akan memasang kamera CCTV di sejumlah titik rawan pembuangan sampah liar. Para pelanggar nantinya akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Makanya Insya Allah (bersama) pak wakil wali kota, minta tolong perbanyak CCTV-CCTV di titik-titik yang kita bisa monitor siapa yang buang sampah-sampah liar seperti ini,” ujar Supian.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkot Depok berharap masalah banjir di kawasan Margonda Raya dapat teratasi, sekaligus meningkatkan kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Sumber: Kompas.com

Editor: Maz Havid

Read More

Jaksa Agung Lantik Bernandeta Maria Elastiyani sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Banten

 JAKARTA, Sahabat Rakyat— Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Bernandeta Maria Elastiyani, S.H., M.H sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, menggantikan Dr. Siswanto, S.H., M.H, yang kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Pelantikan tersebut digelar di Aula Utama Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, dan diikuti oleh 16 Kepala Kejaksaan Tinggi baru serta 20 pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 854 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

Makna Pelantikan: Tanggung Jawab Moral dan Profesional

Dalam amanatnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar acara seremonial, tetapi merupakan momentum penting dalam memperkuat komitmen moral dan profesional seluruh insan Adhyaksa.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan momentum penegasan tanggung jawab moral, profesional, dan institusional bagi setiap insan Adhyaksa,” ujar Burhanuddin.

Ia menekankan agar pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja baru serta mampu menjawab tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks di wilayah tugas masing-masing.

---

Pergantian Pejabat untuk Tingkatkan Kinerja Kejaksaan

Burhanuddin juga menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan di tubuh Kejaksaan merupakan hal wajar dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga.

“Pergantian pejabat merupakan hal yang wajar dalam rangka penyesuaian dan peningkatan kinerja institusi, serta bagian dari dinamika untuk mewujudkan visi dan misi Kejaksaan,” tambahnya.

Dengan pelantikan para pejabat baru ini, Kejaksaan Agung berharap penguatan struktur organisasi dapat mendorong akselerasi kinerja Kejaksaan di seluruh Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Read More

Kasus Penipuan Online Jerat 10 Ribu WNI di Luar Negeri, Kemlu: Banyak yang Berangkat Sukarela

 

JAKARTA – Kasus penipuan daring (online scam) yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri terus meningkat. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat lebih dari 10 ribu WNI terjerat kasus online scam sejak 2020, dengan sebagian besar terjadi di kawasan Asia Tenggara.

Ironisnya, tak sedikit dari mereka yang justru berangkat secara sukarela untuk menjadi bagian dari sindikat penipuan digital, termasuk dalam modus love scam atau penipuan asmara.

> “Dari lebih 10 ribu kasus yang kami tangani, sekitar 1.500 WNI merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sisanya berangkat secara sukarela karena tergiur gaji tinggi,” ujar Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Modus Online Scam Mirip di 10 Negara

Menurut Judha, modus yang digunakan sindikat online scam di 10 negara, termasuk Kamboja, Myanmar, Laos, serta Uni Emirat Arab (UEA), memiliki pola serupa. Para WNI direkrut dengan janji pekerjaan sebagai “customer service” atau “marketing” dengan gaji antara US$1.000–US$1.200 (sekitar Rp16,5–Rp19,8 juta).

Setelah tiba di lokasi, mereka dipaksa membuat akun media sosial palsu untuk menipu korban di Indonesia.

> “Biasanya mereka membuat akun dengan foto perempuan cantik, lalu menjebak korbannya lewat pendekatan romantis. Setelah korban percaya, barulah muncul modus investasi bodong atau jual-beli palsu,” kata Judha.

Ia juga menambahkan, korban love scam rupanya tidak hanya laki-laki.

> “Bisa jadi yang mengaku perempuan di ujung sana sebenarnya laki-laki. Jadi hati-hati, jangan langsung percaya kalau tiba-tiba ada yang akrab lewat media sosial,” ujarnya mengingatkan.

Sebagian WNI Jadi Pelaku Aktif Penipuan

Kemlu menemukan sejumlah WNI bukan hanya korban, tetapi juga pelaku aktif dalam jaringan penipuan ini.

> “Ada yang secara sadar bekerja sebagai scammer karena merasa itu pekerjaan biasa. Padahal, korban penipuannya juga sesama warga Indonesia,” ungkap Judha.

Dari hasil pemantauan, jaringan online scam yang awalnya berpusat di Kamboja kini menyebar ke 10 negara lain, termasuk Afrika Selatan, Belarus, dan UEA. Sebagian besar pelaku masuk menggunakan visa wisata, bukan visa kerja, sehingga melanggar aturan imigrasi.

> “Tidak ada satu pun dari 10 ribu WNI itu yang menandatangani kontrak kerja di Indonesia. Mereka berangkat tanpa dokumen resmi dan akhirnya overstay,” ujar Judha.

Profil Korban: Berpendidikan dan Usia Produktif

Profil korban love scam ini berbeda dari korban TPPO tradisional. Menurut Judha, mayoritas berusia 18–35 tahun, berpendidikan tinggi, bahkan ada yang bergelar master.

> “Mereka bukan dari daerah terpencil, tapi tertipu oleh iming-iming gaji tinggi dan kemudahan kerja,” tambahnya.

---

Editor: Maz Havid

Read More

MK Putuskan Masyarakat Adat Boleh Buka Lahan di Kawasan Hutan Tanpa Izin, Asal Tak untuk Komersial

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa masyarakat adat diperbolehkan membuka lahan perkebunan di kawasan hutan tanpa harus mengantongi izin berusaha dari pemerintah pusat. Putusan ini berlaku selama aktivitas tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Keputusan itu termuat dalam putusan perkara Nomor 181/PUU-XXII/2024, yang merupakan hasil uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang tidak dimaknai pengecualian bagi masyarakat adat.

“Sepanjang tidak dimaknai ‘dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial’,”

kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2025).

Pasal yang diuji sebelumnya menyebutkan, “setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat.”

Namun, berdasarkan putusan MK, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat adat yang hidup turun-temurun di kawasan hutan dan melakukan kegiatan perkebunan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Hakim Konstitusi Enny Nuraningsih menjelaskan bahwa larangan membuka lahan perkebunan tanpa izin harus dikecualikan bagi masyarakat yang hidup di dalam hutan secara turun-temurun dan tidak untuk tujuan komersial.

“Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b ... adalah tidak dilarang bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial,”

ujar Enny dalam pembacaan pertimbangan hukum.

Enny menegaskan bahwa norma ini merupakan kelanjutan dari Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014, yang sebelumnya telah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan untuk kebutuhan subsisten.

Hanya untuk Kebutuhan Dasar

MK menekankan, kegiatan perkebunan yang dilakukan masyarakat adat hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan. Aktivitas tersebut tidak boleh ditujukan untuk perdagangan atau memperoleh keuntungan ekonomi.

Dengan demikian, masyarakat adat yang membuka lahan untuk kebutuhan hidup tidak dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 110B ayat (1) UU Cipta Kerja, yang mengatur sanksi bagi pelanggaran izin berusaha di kawasan hutan.

Mahkamah juga menegaskan, izin berusaha sejatinya diperuntukkan bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi berskala komersial. Karena itu, ketentuan tersebut tidak relevan diberlakukan bagi masyarakat adat yang hidup dari hasil alam di wilayahnya sendiri.

Konteks Perlindungan Masyarakat Adat

Putusan ini memperkuat posisi hukum masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama setelah muncul banyak kasus kriminalisasi terhadap warga yang membuka lahan di kawasan hutan tanpa izin formal.

Menurut data AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), hingga 2024 masih terdapat puluhan kasus serupa yang menjerat masyarakat adat akibat tumpang tindih aturan kehutanan dan izin usaha.

Putusan MK kali ini diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih adil bagi masyarakat adat, sekaligus menjadi acuan pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Sumber: Kompas.com

Diedit oleh: Maz Havid

Read More

Misteri Rp 285,6 Triliun Uang Pemerintah di Bank, Purbaya: Kami Investigasi Itu Uang Apa

Jakarta, 18 Oktober 2025 — Sebuah fakta mengejutkan terungkap dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia memastikan pemerintah akan menginvestigasi keberadaan simpanan berjangka pemerintah di perbankan yang jumlahnya mencapai Rp 285,6 triliun per Agustus 2025.

Jumlah fantastis tersebut naik signifikan dibandingkan posisi Desember 2024 yang hanya sebesar Rp 204,2 triliun, dan terus meningkat setiap bulan sepanjang tahun ini.

> “Kita masih investigasi itu uang apa. Tapi kalau saya tanya anak buah saya, mereka bilang enggak tau. Tapi saya yakin mereka tahu,”

ujar Purbaya saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (17/10/2025) malam.

Purbaya mengaku curiga adanya permainan bunga dalam penempatan dana tersebut di bank-bank komersial. Ia menilai, imbal hasil deposito jauh lebih rendah dibandingkan bunga obligasi yang diterbitkan pemerintah, sehingga langkah tersebut terkesan tidak efisien.

> “Ada kecurigaan mereka main bunga. Karena pasti return dari banknya kan lebih rendah dari bunga yang saya bayar untuk obligasi kan? Pasti saya rugi kalau gitu. Saya cek betul,”

ucapnya tegas.

Menurutnya, penempatan dana pemerintah di deposito semestinya memiliki alasan yang jelas dan transparan, mengingat potensi kerugian negara bisa muncul jika penempatan dilakukan tanpa pertimbangan ekonomi yang optimal.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu mengungkapkan bahwa pihaknya masih belum dapat memastikan apakah uang tersebut milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau justru kementerian dan lembaga pemerintah lainnya.

> “Dulu itu dianggapnya uang pemerintah pusat di situ ditulisnya, bisa saja LPDP dan seterusnya. Harusnya sih terpisah kan,”

kata Purbaya.

“Tapi setahu saya si biasanya kan bank ngasih kode yang jelas, kalau uang pemerintah kan uang pemerintah kan. Saya akan periksa nanti,”

imbuhnya.

Ia juga belum bisa memastikan apakah simpanan tersebut ditempatkan di bank milik negara (Himbara) atau bank swasta. Namun, Purbaya menyebut dana sebesar itu tersebar di berbagai bank komersial.

Data yang sama menunjukkan, total simpanan pemerintah di bank komersial mencapai Rp 653,4 triliun per Agustus 2025, melonjak tajam dari posisi akhir tahun lalu yang sebesar Rp 411,6 triliun.

Simpanan tersebut terdiri dari:

Simpanan pemerintah pusat: Rp 399 triliun

Simpanan pemerintah daerah: Rp 254,3 triliun

Pemerintah provinsi: Rp 60,8 triliun

Kabupaten/kota: Rp 193,5 triliun

Jika dilihat dari jenis simpanannya, rincian dana pemerintah di bank adalah sebagai berikut:

Giro: Rp 357,4 triliun

Tabungan: Rp 10,4 triliun

Simpanan berjangka: Rp 285,6 triliun

Peningkatan tajam ini menimbulkan banyak tanda tanya, terutama karena sebagian besar dana tidak digunakan secara produktif. Pemerintah kini berkomitmen untuk menelusuri aliran dana tersebut agar jelas sumber dan tujuannya.

 “Saya akan periksa nanti,”

tegas Purbaya, menutup pernyataannya.

Sumber foto: Tribun News

Read More

Komentar Rocky Gerung Terkait Siswa yang Ditampar

 Lebak, Banten – Sahabat Rakyat — Pengamat politik Rocky Gerung turut menyoroti aksi mogok belajar yang dilakukan 630 siswa SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap salah satu siswa mereka, Indra Lutfiana Putra (17), yang ditampar oleh Kepala Sekolah, Dini Fitria, karena kedapatan merokok di kantin sekolah.

Setelah dua hari mogok belajar, para siswa akhirnya kembali beraktivitas pada Rabu (15/10/2025), menyusul keputusan Gubernur Banten Andra Soni yang menonaktifkan kepala sekolah tersebut dari jabatannya.

Rocky menilai tindakan kekerasan yang dilakukan kepala sekolah tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun, sekalipun siswa yang bersangkutan terbukti melanggar aturan sekolah.

“Ada aturan bahwa dilarang merokok, dan tentu ada sanksinya. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya, kemudian netizen ikut mem-bully si murid. Padahal teman-temannya membela karena menganggap tindakan itu tidak pedagogis. Kepala sekolah tidak boleh melakukan kekerasan terhadap murid,”

ujar Rocky dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (15/10/2025).

Menurutnya, kekerasan fisik terhadap siswa justru dapat merusak wibawa dunia pendidikan. Ia menegaskan, seorang murid, betapapun bersalahnya, tetap memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara semena-mena.

“Kita kadang terjebak, seolah siswa merokok berarti kepala sekolah boleh memukul. Tidak. Yang dibela teman-temannya adalah hak si murid itu untuk tidak disiksa,” kata Rocky.

Rocky juga mengingatkan bahwa kemarahan massal terhadap siswa kerap membuat publik kehilangan nalar sehat. Padahal, setiap pelanggaran di sekolah telah memiliki mekanisme sanksi yang seharusnya dijalankan tanpa kekerasan.

“Kemarahan massal bisa tanpa kelurusan berpikir. Setiap pelanggaran sudah diatur dalam peraturan sekolah, ya jalankan saja. Tapi kekerasan, apalagi di depan teman-temannya, itu tidak boleh ditunjukkan,” tegasnya.

Lebih jauh, Rocky mengapresiasi langkah Gubernur Banten Andra Soni yang menonaktifkan kepala sekolah tersebut. Ia menyebut kebijakan itu sebagai bentuk keberanian pemerintah dalam melindungi peserta didik dan menegakkan etika pendidikan.

“Sudah betul tindakan Gubernur Banten yang mendisiplinkan kepala sekolahnya. Itu menunjukkan keberpihakan pada murid yang dianiaya,” ujar Rocky.

Ia juga meminta masyarakat untuk tidak menyerang gubernur atas keputusan tersebut.

“Jangan bully gubernurnya, karena gubernur sudah benar,” tambahnya.

Rocky menutup dengan menegaskan bahwa kasus seperti ini seharusnya diselesaikan melalui mekanisme resmi seperti sidang etik atau sidang disiplin, bukan dengan kekerasan.

“Baru setelah sidang etik itu, diputuskan sanksi apa yang pantas diberikan kepada murid,” pungkasnya.

Sumber:

Kanal YouTube Rocky Gerung Official, diakses Rabu (15/10/2025)

Dokumentasi foto: Kompacom / Rasyid Rido & Nugraha Perdana

Read More

Kapolda Metro Jaya Tekankan Pelayanan Humanis: “Masyarakat Itu Keluarga Kita”

 

Jakarta, 16 Oktober 2025 — Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan Ibu Kota sekaligus mengedepankan pelayanan humanis kepada masyarakat. Ia menekankan kepada seluruh jajaran agar tidak pernah menyakiti hati rakyat.

> “Kami ingin Polri Jakarta benar-benar menjadi contoh peneladanan dalam pelayanan. Dan kepada seluruh jajaran saya di Polda Metro Jaya, tidak boleh sekali-sekali menyakiti hati masyarakat. Karena bagi saya juga, mereka adalah keluarga kita, yang harus kita jaga dan harus kita sayangi,” ujar Irjen Asep saat bersilaturahmi dengan wartawan di Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ), Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Irjen Asep menilai, pelayanan yang humanis dari anggota Polri dapat memberikan dampak positif dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

> “Enggak usah muluk-muluk. Pasti nanti akan berdampak pada anggota yang melayani dengan baik, bertutur kata-kata yang baik, berkarakter yang sopan pada masyarakat itu yang saya minta,” ucapnya.

Ia kembali mengingatkan bahwa masyarakat adalah bagian dari keluarga besar yang harus dilayani dengan sepenuh hati.

> “Saya ingatkan kembali karena masyarakat itu adalah keluarga kita. Masyarakat itu datang ke kita pasti ada sesuatu yang perlu dibantu, atau ada permasalahan. Bantu mereka sebaik mungkin, layani mereka dengan sepenuh hati, layani mereka dengan setulus-tulusnya,” sambungnya.

Menurutnya, Jakarta merupakan pusat dinamika sosial, ekonomi, dan politik Indonesia yang memiliki tantangan tersendiri.

> “Dan tugas kami adalah menjaga ketertiban dan keamanan. Namun juga saya ingin menyampaikan bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami harus memperbaiki diri dan harus mengedepankan pendekatan yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.

Dalam upaya menciptakan situasi yang kondusif, Polda Metro Jaya menggandeng seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan.

> “Ini yang menarik, kemarin kita kumpul dengan semua Ormas di DKI, kami berusaha untuk meletakkan ketepatan dalam bertindak, transparansi dalam setiap proses, dan integritas dalam setiap langkah yang kami ambil,” imbuhnya.

Irjen Asep juga menegaskan pentingnya kemitraan dengan media massa. Ia berharap hubungan antara kepolisian dan insan pers dapat menjadi sarana kolaborasi positif untuk kemajuan negeri.

> “Kami berharap hubungan yang terjadi bukan sekedar berbagi berita saja, tapi juga komunikasi yang berlandaskan kepercayaan dan kerjasama yang baik antara kami dengan rekan-rekan wartawan semuanya,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda turut memaparkan program unggulan bertajuk “Jaga Jakarta” yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Polda Metro Jaya. Program tersebut memiliki empat pilar utama, yakni jaga warga, jaga lingkungan, jaga aturan, dan jaga amanah.

> “Ini harus dipedomani oleh seluruh jajaran Polda Metro Jaya dalam melayani masyarakat. Pilar-pilar tersebut kami terjemahkan dalam berbagai kegiatan yang telah dilakukan,” pungkasnya.

Read More

Kejanggalan dalam Tender Pelatihan Literasi Keuangan Kemendes di Maluku dan NTT

JJakarta, Sahabat Rakyat — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tengah melaksanakan tender untuk kegiatan Pelatihan Literasi Keuangan dan Akses Layanan Keuangan di Tingkat Desa pada sejumlah provinsi, termasuk Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, muncul dugaan kejanggalan dalam proses pemenangan tender tersebut.

Dari hasil penelusuran, diketahui bahwa pemenang tender untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara adalah PT NCA, sementara untuk wilayah NTT dimenangkan oleh PT EA. Kedua perusahaan tersebut diduga memiliki alamat kantor yang sama, yakni di kawasan Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, serta hanya menggunakan layanan kantor virtual (virtual office).

Fakta ini menimbulkan pertanyaan publik terkait transparansi dan kepatuhan terhadap aturan dalam proses pengadaan proyek yang nilainya masing-masing mencapai sekitar Rp12 miliar.

“Seharusnya hal seperti ini bukan menjadi rahasia instansi pemerintahan. Ketika masyarakat merasa ada yang janggal, mereka berhak mengetahui alasan di balik keputusan pemenangan tender,” ujar salah satu sumber internal yang enggan disebutkan namanya.

Kurangnya keterbukaan dari pihak Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal, khususnya bagian pengadaan, disebut membuat publik sulit mendapatkan klarifikasi. 

Sementara itu, Ida, petugas Sentra Layanan Informasi Masyarakat (Selaras Kemendes) yang sedang bertugas, menyarankan agar mengirim surat resmi untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Hal ini disampaikan kepada reporter Kicaurakyat.id di kantor Kemendes PDTT, Jakarta pada Jum'at sore (10/10/2025).

Menurut Ida, sudah berulangkali Pokja Pembangunan Daerah Tertinggal tidak pernah mau menemui media yang ingin klarifikasi terkait temuan-temuan yang perlu dikonfirmasi. Sehingga Selaras yang merupakan layanan informasi publik untuk masyarakat hanya dijadikan seperti tameng saja, ketika media datang untuk menanyakan terkait aduan yang diterima masyarakat.

Keterbukaan informasi publik menjadi hal penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga negara. Oleh karena itu, publik berharap Kemendes PDTT segera memberikan penjelasan resmi mengenai proses pemenangan tender tersebut agar tidak menimbulkan dugaan negatif di masyarakat.

Maz Havid

Read More

Pembekalan Pandu Literasi Digital Bahas Urgensi Kecakapan dan Etika di Dunia Maya

Jakarta, Sahabat Rakyat – Dalam upaya meningkatkan kemampuan calon pandu literasi digital, kegiatan pembekalan kali ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Mas Dimas dan Ainurrahman. Keduanya menyampaikan berbagai materi penting terkait hak dan kewajiban peserta, hingga pemahaman mendalam tentang empat pilar literasi digital yang menjadi fokus utama kegiatan.

Penjelasan mengenai pandu literasi digital disampaikan oleh Mas Dimas, sedangkan materi terkait tes kompetensi yang akan diujikan diberikan oleh Ainurrahman. Dimas menjelaskan tentang hak dan kewajiban peserta serta pembekalan empat literasi digital. Peserta juga akan diberikan tugas soal mengenai kecakapan, etika, dan budaya. Pengalaman menjadi salah satu faktor yang menentukan peserta dalam mengikuti seleksi ini. Pengumuman hasil akhir akan diumumkan pada 14 Oktober di akun masing-masing.

Urgensi kecakapan digital menjadi pembahasan pertama oleh Ainurrahman. Ia menekankan pentingnya topik ini karena pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang begitu tinggi. Ainurrahman juga membahas ketidakbenaran informasi, seperti kasus telur palsu dan rekayasa babi ngepet di Depok. Hal ini menjadi contoh disinformasi yang sering terjadi. Ia mengingatkan pentingnya prinsip “saring dulu sebelum sharing” terhadap setiap informasi yang diterima.

Dalam penyampaian materi kepada publik, Ainurrahman menekankan pentingnya memahami profil audiens dan menyesuaikan strategi penyampaian kepada masing-masing kelompok. Teknik public speaking digital interaktif juga menjadi poin penting yang harus dipahami oleh pandu literasi digital. Pembahasan ini sekaligus menutup sesi cakap digital dari Ainurrahman.

Materi berikutnya, aman digital, membahas tentang praktik phissing di dunia digital. Peserta diajak memahami landasan hukum perlindungan data pribadi serta kiat-kiat proaktif menjaga keamanan data. Ainurrahman juga menjelaskan pentingnya membangun benteng keamanan akun dan perangkat komunikasi, di antaranya dengan penggunaan kata sandi yang kuat dan autentifikasi dua faktor.

Ia menambahkan, ancaman phissing atau rekayasa sosial menargetkan keuangan korban, sedangkan malware menargetkan data berharga untuk diminta tebusan. Selain itu, pencurian data pribadi dan game sweeping sering kali dilakukan dengan cara meminta verifikasi melalui SMS. Pengelolaan rekam jejak aktif dan pasif juga menjadi pembahasan penting untuk melindungi diri dari kejahatan siber, sebab kejahatan digital bisa terjadi kapan saja bila ada kesempatan.

Pentingnya penyampaian materi yang mengalir dan jelas turut ditekankan, termasuk pemahaman tentang perbedaan antara data pribadi umum dan khusus.

Materi ketiga mengenai digital culture menjadi bagian penting dalam pembekalan ini. Ainurrahman menjelaskan bahwa basis ketahanan nasional non-militer, eksposur nilai, dan erosi identitas lokal perlu diwaspadai. Implementasi nilai-nilai Pancasila serta cinta tanah air di ruang digital harus diterapkan dalam kehidupan bermedia. Pilar budaya positif dibahas karena berkaitan dengan toleransi, empati, dan kesopanan, dengan tujuan agar tidak menimbulkan kegaduhan di media sosial.

Selain itu, Ainurrahman juga menyoroti klasifikasi serta ancaman konten negatif yang dapat menimbulkan perpecahan akibat ketidakbijakan dalam penggunaan media digital. Ia menegaskan pentingnya penerapan hak kekayaan intelektual (HAKI), larangan plagiarisme, dan budaya atribusi digital agar masyarakat mampu beretika di dunia maya.

Kiat-kiat penyampaian materi etika digital yang efektif serta evaluasi pemahaman etika digital turut menjadi bagian dari pembahasan. Acara ditutup dengan penjelasan mengenai proses rekrutmen calon pandPembekalan Pandu Literasi Digital Bahas Urgensi Kecakapan dan Etika di Dunia Mayau literasi digital.

Read More

Hurricannes Raih Kemenangan di Final BDMNTN-XL Jakarta 2025

 Jakarta, Sahabat Rakyat – Tim Hurricannes berhasil keluar sebagai juara dalam babak final BDMNTN-XL Jakarta 2025, setelah mengalahkan tim Rockets dengan skor akhir 4–1. Pertandingan bergengsi ini berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (5/10/2025).

Pertandingan dimulai pukul 16.00 WIB, dengan total lima babak yang diikuti oleh delapan pemain dari masing-masing tim. Atmosfer di arena terasa semakin panas sejak awal pertandingan, terlebih dengan penampilan gemilang Anthony Sinisuka Ginting yang memperkuat tim Hurricannes dan berhasil menyumbangkan satu poin penting bagi timnya.

Sebelum laga utama dimulai, panitia penyelenggara menghadirkan berbagai kegiatan menarik bagi para penonton, termasuk lomba berhadiah jersey eksklusif. Lomba tersebut terbuka untuk peserta perorangan maupun pasangan atau keluarga, sehingga suasana di sekitar arena terasa lebih meriah dan penuh semangat kebersamaan.

Penonton mulai memasuki area pertandingan sekitar pukul 15.30 WIB. Proses pemeriksaan dilakukan cukup ketat oleh petugas keamanan. Barang-barang seperti makanan, rokok, dan korek api dilarang masuk ke dalam area. Sehingga barang-barang mereka harus diberikan secara sukarela kepada petugas saat akan masuk ke dalam area.

Meski demikian, sejumlah penonton mengaku sedikit kecewa karena tidak tersedia tempat penitipan barang bagi yang terlanjur membawa benda-benda tersebut, padahal mereka sudah memiliki tiket.

Panitia penyelenggara menyediakan tiket resmi yang dapat dibeli melalui tiket.com, dengan variasi harga. Di momen hari libur bersama keluarga, banyak diantara penonton yang sengaja menonton pertandingan ini bersama keluarga.

Pertandingan berlangsung seru dan penuh strategi dari kedua tim. Namun, performa stabil dan agresif dari tim Hurricannes membuat mereka unggul jauh dari Rockets. Kemenangan tersebut memastikan Hurricannes berhak atas hadiah utama sebesar 350.000 dolar AS, disertai medali penghargaan bagi seluruh pemain.

Penyerahan hadiah digelar sekitar pukul 19.30 WIB, menandai berakhirnya rangkaian kompetisi BDMNTN-XL Jakarta 2025 yang sukses menyedot perhatian pecinta bulutangkis Tanah Air.

Maz Havid

Read More

Indonesia Sentra League 2025, Kejuaraan Menuju Internasional

Jakarta – Kompetisi sepak bola usia dini dan muda Indonesia Sentra League (ISL) 2025 resmi memasuki pekan ke-6 dari total 17 pekan pertandingan. Ajang ini digelar di Lapangan Gagak Hitam Kodam Bintaro, Jakarta, diikuti oleh 24 tim pada Sabtu 04 Oktober 2025.

Secara keseluruhan, liga yang berlangsung setiap Sabtu dan Minggu ini diikuti oleh 48 tim dari berbagai wilayah Jabodetabek. Panitia berharap kegiatan ini menjadi wadah pembinaan pemain muda menuju jenjang yang lebih tinggi.

“Di Liga Sentra para pemain akan mendapatkan menit bermain, mental bertanding, serta jam terbang yang berharga,” ujar Anton Suganda, selaku ketua Sentra Indonesia League Regional Jabodetabek.

Anton menambahkan, para pemain juga diarahkan untuk dapat melangkah ke Elite Pro Academy atau bahkan bergabung ke klub-klub Liga 1 dan Liga 2.

Adapun biaya keikutsertaan liga dibedakan berdasarkan kategori:

Usia 16 tahun: Rp2.000.000 per tim

Usia 10-15 tahun: Rp1.500.000 per tim

Usia 13 - 15 tahun: Rp650.000 per tim

Usia Dini (10–12 tahun): Rp300.000 per pertandingan

“Kalau di regional juara 1, 2, dan 3 akan mewakili ke tingkat nasional. Dari nasional nantinya akan mewakili ke tingkat internasional, dan ada pula tim seleksi dari Sentra Indonesia League,” lanjut Anton.

Menariknya, Coach Talent dalam Indonesia Sentra League adalah Indriyanto Nugroho, mantan pemain Timnas Primavera serta eks pelatih Timnas Indonesia U-16 tahun 2019.

Sesuai regulasi pembinaan usia dini, hadiah tidak diberikan dalam bentuk tunai, melainkan dalam bentuk subsidi ke seri nasional bagi juara 2 dan 3. Sedangkan juara 1 mendapatkan bebas biaya pendaftaran untuk melanjutkan ke tingkat nasional.

Saat ini, Sentra Indonesia League telah memiliki 24 regional yang tersebar di seluruh Indonesia. Seri nasional terakhir diselenggarakan di Bandung, sementara seri internasional di Balai Borneo, Kinabalu, Sabah, Malaysia.

Maz Havid

Read More

UMKM Jakarta Mendapat Sosialisasi Peningkatan Penjualan Ke Sektor Pemerintah

Jakarta – Kegiatan sosialisasi Parto.id kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali digelar sebagai upaya membuka akses lebih luas agar produk UMKM dapat masuk ke ranah pengadaan pemerintah.

Acara berlangsung di kantor One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE), Jl. Tebet Barat Dalam VII No.3, Tebet Timur, Jakarta Selatan, Jumat (3/10). Lokasi ini dipilih karena sejalan dengan fungsi OK OCE yang menjadi program Pemprov DKI Jakarta dalam memberdayakan UMKM dan kewirausahaan tingkat kecamatan.

Sosialisasi disampaikan langsung oleh Zahra, perwakilan dari tim Parto.id. Dalam pemaparannya, Zahra menekankan bahwa Parto.id adalah Pasar Tradisional Online, bukan nama komedian yang kerap dikenal masyarakat. Platform ini merupakan mitra resmi Toko Daring yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Dengan adanya Parto.id, produk UMKM kini bisa terhubung langsung dengan pemerintah melalui mekanisme belanja yang sah sesuai aturan LKPP,” jelas Zahra.

Sejak berdiri pada 2022, Parto.id yang dikelola oleh PT Affan Technology Indonesia sudah beroperasi di Sumatera, Jambi, dan Padang. Saat ini pengembangan pemasaran dilakukan di Jakarta dengan dukungan kantor representasi di OKE OC Tebet, serta kantor pusat di Grand Slipi Tower.

Pada sesi lanjutan, tim Parto.id membimbing peserta membuat akun mitra, mempraktikkan unggah produk pertama, hingga memberi arahan penentuan harga jual agar tetap kompetitif dan menguntungkan.

Selain itu, Parto.id juga menjelaskan bahwa transaksi di platform mereka sudah terintegrasi dengan bank-bank konvensional melalui metode virtual account, sehingga memudahkan proses pembayaran.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama yang mencerminkan semangat kebersamaan dan harapan besar agar UMKM semakin mampu menembus pasar pengadaan pemerintah melalui platform Parto.id.

Reporter: Maz Havid

Read More

Sejumlah Pegawai Baru Dilantik Menjadi ASN Tangerang Selatan

 

Tangerang Selatan, Kicaurakyat.id - Benyamin Davnie resmi lantik 853 peserta (PPPK) tahap kedua, yang sebelumnya juga telah melantik 6.139 peserta.

Penyerahan secara simbolis kepada peserta pelantikan, sebagai rangkaian acara pada sesi pelantikan kali ini. Dalam sambutannya ia berpesan beberapa poin kepada peserta pelantikan.

"Prinsipnya kita adalah orang-orang yang diikat oleh negara".
Tugas negara melalui pemkot ada 3. Pelayanan publik, meningkatkan daya saing dan membangun kesejahteraan. Maka dari itu disebutnya aparatur negara. Benyamin menitik beratkan tentang ketiga hal itu, serta memaparkan dengan gaya santai tapi berkesan dan disambut suasana bahagia para peserta yang telah dilantik dan menyebutkan sumpahnya.

Dengan jumlah pengangkatan ASN saat ini, tentu akan menambah beban APBD dan membuat ia mendapat kritik tentunya. Namun itu adalah konsekwensi.

Pesan Benyamin kepada 853, Tidak meminta apa-apa, hanya meminta bekerja dengan baik dan jangan sampai melanggar aturan.

Dalam dunia digitalisasi, ia juga berpesan agar hati-hati dalam menggunakan medsos. Agar tidak ada hal yang berdampak pada penilaian publik.

Teknologi komunikasi bisa berdampak salah apabila orang lain salah menafsirkannya. Ucapnya

Bekerja sesuai aturan yang lurus-lurus saja.
Ia mengungkapkan bahwa hanya 3-4 tahun lagi masa jabatannya selesai, sehingga meminta kepada semua pegawai baru yang baru dilantik agar bisa membantunya.

Selain pelantikan dengan total jumlah hampir 7.000 aparatur negara, disisi lain Benyamin juga menyebutkan ada 11 orang, karena melanggar seperti yang disebutkan sebelumnya yang akhirnya dipecat.

Benyamin juga menyampaikan bahwa pelantikan para ASN yang baru tidak lain adalah rezeki dari Allah melalui wasilahnya. Kemudian acara ditutup dengan do'a dengan harapan apa yang diamanahkan walikota tangerang selatan, Benyamin Davnie dapat dilaksanakan dengan baik.

Read More

Seleksi Program Pelatihan Barista dan Digital Marketing PPKD Jakarta Timur

 Jakarta, Sahabat Rakyat - Telah berlangsung seleksi test berbasis online dan wawancara langsung bagi peserta pelatihan barista dan digital marketing. Kegiatan yang bertujuan untuk seleksi peserta pelatihan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2025 di Aula PPKD Jakarta Timur.

Turut memberikan sambutan Danang Fauza, selaku Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan UJK. Pelatihan Kejuruan digital marketing dan barista merupakan angkatan terakhir yaitu batch 5

dan akan merekrut 40 peserta barista dan 20 digital marketing, ungkap Danang.

"Dengan adanya keterbatasan (kuota) jumlah peserta, nanti diikuti dengan baik-baik dari awal prosesnya hingga akhir" lanjut Danang.

Danang juga berharap bagi peserta yang lulus nanti tidak ada yang berhenti ditengah jalan saat mengikuti pelatihan. Pelatihan akan dilaksanakan hari Senin hingga Sabtu dan ditargetkan semua pelatihan yang ada telah selesai di bulan November.

Bagi peserta yang lulus tes tulis dan wawancara akan diumumkan melalui media sosial. Waktu pelaksanaan pelatihan akan dimulai tanggal 13 Oktober 2025.

Pada kesempatan yang sama, Linda Apriantini selaku Kasatpel Pengendalian dan Pemasaran berpesan ketika peserta terpilih harapannya bersedia untuk ditempatkan dimana saja, baik dalam negeri maupun luar negeri. 

"Kedepannya, setelah pelatihan ini kelar atau ketika proses pelatihan, itu saatnya proses seleksi untuk bekerja", tegas Linda.

Output dari pelatihan yang akan dilaksanakan ini bertujuan untuk menjadi wirausaha maupun sebagai pencari kerja. Selain pelatihan, PPKD Jakarta Timur juga seringkali mengadakan Job Fair yang hanya bisa diikuti oleh alumni pelatihan PPKD Jakarta Timur.

Mengakhiri pembicaraan dengan pesan penting, bahwa pelatihan ini hanya mencari orang-orang yang sesuai kebutuhan. Agar kompetensinya dapat dipertanggungjawabkan oleh peserta pelatihan, tutup linda.

Sebelum pelaksanaan seleksi, kegiatan diawali dengan do'a, yang dipandu langsung oleh Rahma Awinda, selaku pembawa acara. 

Maz Havid

Read More

Antusias Warga Padati Booth Ditjen Dukcapil di ICE BSD Tangerang

 

Tangerang - Stand Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian dalam Negeri dipadati warga yang akan melakukan aktivasi dan perbaikan KTP di hari terakhir pada tanggal 30 Agustus 2025. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, dimulai dari tanggal 28 Agustus 2025 yang diresmikan oleh Presiden Prabowo pada acara APKASI Otonomi Expo 2025. Pameran bertajuk “Produk Lokal Mengglobal” menghadirkan ratusan stan dari kabupaten di Indonesia yang menampilkan produk unggulan masing-masing daerah, salah satunya adalah Stand Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. 

Stand Ditjen Dukcapil mendapat perhatian lebih dari masyarakat yang datang pada kegiatan kali ini, karena banyaknya masyarakat yang hadir bertujuan untuk mengurus perbaikan KTP. Layanan yang disediakan Dukcapil untuk memudahkan warga diantaranya : rekam KTP-el baru, cetak KTP-el hilang, cetak KTP-el rusak, ganti foto KTP-el berhijab, aktivasi IKD dan layanan konsultasi gratis dari Dukcapil.

Setiap yang ingin melakukan perbaikan KTP, warga diwajibkan untuk mendownload aplikasi IKD yang sudah tersedia di Google Play Store dan melakukan aktivasi terlebih dahulu. KTP yang dapat dilayani meliputi semua wilayah di seluruh Indonesia.

Antrian panjang memadati stand Dukcapil yang ada di Booth nomer 186/189 Hall 5, Ice Bsd. Layanan ini berlangsung selama 3 hari yang dimulai dari pukul 10.00 hingga 16.00 Wib dan dipadati warga dari berbagai daerah.

Warga menilai dengan adanya layanan Dukcapil pada Expo, memberikan kemudahan dalam mengurus KTP karena langsung jadi tanpa menunggu terlalu lama.

Maz Havid

Read More